INDONESIA berdasarkan hasil sensus jumlahnya terus melonjak. Jika tanpa pengendalian berarti atau tetap saja dengan pertumbuhan rata-rata 1,5 persen per tahun, jumlah penduduk akan membengkak. Bahkan, sangat mungkin melampaui prediksi jumlah itu jika persoalan kesehatan reproduksi atau keluarga berencana tidak mendapat perhatian semestinya.
Jika Keluarga Berencana Tidak Mendapat Perhatian.
Pengendalian penduduk Indonesia tetap menjadi agenda serius. Betapa akan semakin kompleksnya persoalan yang bakal menindih bangsa ini jika isu tentang kependudukan ditelantarkan dalam agenda pembangunan.
Alasannya jelas, Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia-setelah China, India, dan Amerika Serikat (AS)-akan mengalami ketimpangan yang mengganggu stabilitas.
Memang ada pandangan yang mengatakan, penduduk dengan jumlah besar dapat saja merupakan kekuatan pembangunan. Anggapan seperti itu tentu saja bisa dibenarkan jika penduduknya diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi.
Negara dengan penduduk berkualitas seperti itu barangkali hanya AS dan Jepang. Di kedua negara ini, penduduknya telah menjadi aset pertumbuhan ekonominya. Sementara untuk kasus Indonesia, seiring dengan jumlah penduduknya yang terus meledak, sekaligus juga mengusung potensi ketidastabilan bangsa.
Persoalannya, ternyata hanya sekitar 31 persen penduduknya yang berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) ke atas. Atau sebaliknya, sebagian besar penduduknya hanya sampai tingkat sekolah dasar (SD), bahkan tidak pernah sekolah. Kecuali itu, penduduk negeri ini tergolong rendah dalam produktivitas, etos kerja, kreativitas, derajat kesehatan, dan lainnya.
Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah sejak lama menyadari ancaman serius yang bakal menimpa jika jumlah penduduk negeri ini tidak dikendalikan. Ambil contoh tahun 1970 ketika Indonesia berpenduduk 119 juta jiwa.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memproyeksikan hingga 30 tahun berikutnya, penduduk Indonesia akan melonjak hampir seratus persen, Jika Keluarga Berencana Tidak Mendapat Perhatian semestinya.
Faktanya Indonesia menurut sensus tahun 2000, penduduknya ternyata 206 juta jiwa. Harus diakui, tambahan jumlah penduduk yang jauh lebih rendah daripada prediksi PBB itu adalah buah keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Indonesia.
Indonesia ke depan harus tetap memberikan perhatian serius pada pelaksanaan KB/keluarga reproduksi (KR). Namun, ia menekankan agar orientasinya tidak hanya mengejar keberhasilan yang gemilang melalui target-target yang ditetapkan.
Yang harus diperjuangkan adalah pelaksanaan KB/KR yang menghargai kehidupan. Jadi, yang dikejar itu bukan hanya keberhasilan, tetapi juga martabat dari keberhasilan itu. Yang perlu dikoreksi adalah pelaksanaan program KB/KR selama ini yang cenderung menekankan target. Yang selalu mencuat selama pelaksanaannya adalah pemaksaan atau intimidasi. Ini terjadi karena umumnya bertolak dari kepentingan pragmatis. Ujung-ujungnya kaum perempuan yang selalu menjadi korbannya.
Baca juga artikel terkait yang bisa mendalami tentang topik sosial lainnya di platform kami:
- Penegakan Hukum Perairan Internasional
- Pengembangan Profesi Perencana Ruang Melalui Spesialisasi dan Etika Profesi
- Peran Media dalam Masalah Kependudukan
Manusia dalam bermasyarakat selalu berinteraksi dengan sesamanya. Dalam proses interaksi itu tidak jarang berlangsung dalam suasana yang tidak harmonis. Kalau prosesnya berujung seperti itu, pihak yang lemah selalu menjadi korbannya atau terabaikan.
Menurut pengamatannya, interaksi dalam kehidupan bermasyarakat belum berjalan setara. Setting seperti itu juga terjadi dalam konteks pelaksanaan program KB/KR yang selalu menekankan angka-angka target melalui pemaksaan dan intimidasi.
Ujung-ujungnya, akseptor atau calon akseptor sebagai pihak yang lemah, terutama kaum perempuan, selalu menjadi korbannya. Sampai di sini, media sesuai dengan misi utamanya harus menunjukkan keberpihakannya atas kelompok yang terabaikan. Keberpihakan seperti itu adalah sebuah peran yang menghargai kemanusiaan!
Kekuasaan harus terus diwaspadai karena kekuasaan itu sangat potensial melakukan penyimpangan, termasuk menekan yang lemah. Pers harus tampil membela yang lemah.
Jika Keluarga Berencana Tidak Mendapat Perhatian.
