ADA pengakuan jujur dan spontan dari kalangan media kalau masalah kependudukan, termasuk kesehatan reproduksi/keluarga berencana, bukanlah isu menarik. Oleh karena itu, masalah tersebut jarang mendapat tempat memadai untuk membedahnya secara luas dan mendalam melalui media cetak atau media elektronik.
Masih ada lagi persoalan khusus lainnya seputar raskin itu. Begitu mendengar paket raskin akan turun, seluruh keluarga di sebuah desa tiba-tiba mendaftarkan diri sebagai keluarga miskin. Padahal, ada sejumlah keluarga yang di antaranya tidak pantas dibantu. Ada juga persoalan yang terkait dengan indikator keluarga miskin karena rumahnya tidak berlantai semen.
Maklum saja, kalau, misalnya, masyarakat Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur (NTT) beramai-ramai masuk kelompok raskin. Pasalnya, pada umumnya keluarga di Pulau Sabana ini, terutama di pedesaannya, tinggal di bangunan rumah mereka yang khas, berkolong. Pemilik rumah seperti itu tidak hanya masyarakat bisa.
Tidak sedikit keluarga bangsawan setempat, yang disebut Umbu, hidup di rumah dengan model yang sama dengan masyarakat biasa. Padahal, kalangan Umbu umumnya memiliki hewan piaraan yang berjumlah sampai ribuan sapi. Namun, karena indikator rumah berlantai semen, mereka pun masuk keluarga penerima raskin.
Bahkan Bupati Sumba Timur di Pulau Sumba waktu itu, Umbu Mehang Kunda suatu ketika pernah mencak- mencak setelah mengetahui lebih dari separuh warga di wilayahnya adalah keluarga miskin. Menurut data BKKBN setempat, Sumba Timur berpenduduk 43.000 kepala keluarga (KK), sekitar 30.000 KK di antaranya adalah keluarga miskin penerima raskin.
Tanpa bermaksud menyembunyikan kemiskinan di daerahnya, Umbu Mehang tidak yakin bahwa jumlah keluarga miskin di Sumba Timur sebanyak itu. “Saya berharap indikator rumah berlantai semen itu direvisi kembali karena di Sumba, rumah raja-raja, yang memiliki sapi hingga berjumlah ribuan ekor dan harta lainnya, berkolong atau tidak berlantai semen. Janggal kalau keluarga ini juga masuk keluarga miskin hingga harus dibantu raskin,” katanya.
Karena pemberitaan mencuat seputar raskin itu, maklum saja kalau masyarakat umumnya beranggapan BKKBN seakan hanya mendata keluarga miskin. Berdasarkan datanya itu, BKKBN bersama pihak terkait selanjutnya mengalokasikan dan menyalurkan bantuan beras murah itu bagi keluarga miskin. Lalu, karena dalam prosesnya mengembuskan berbagai masalah, media pun menangkapnya sebagai isu menarik untuk diberitakan.
Sebaliknya, isu tentang kesehatan reproduksi (KR) atau keluarga berencana (KB) sendiri terus mengendur. Bahkan, terkesan basi hingga amat jarang menjadi berita, apalagi dalam bentuk tulisan mendalam di media cetak.
Peran Media dalam Masalah Kependudukan
LEMBAGA Penelitian, Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) pernah menyelenggarakan diskusi khusus bernama Diskusi Meja Bundar (DMB) di Yogyakarta. Bekerja sama dengan Sustaining Technical Achievement on Reproductive Health (STARH)-sebuah program dari Johns Hopkins University yang didukung USAID-dan Institut for Social Transformation (Insist), serta melibatkan 25 wartawan yang sebagian di antaranya adalah eksekutif media yang diwakilinya.
Begitu seriuskah ancaman persoalan di baliknya hingga isu seputar KR/KB perlu dihangatkan agar mendapat perhatian semestinya dari berbagai pihak terkait?
Diskusi Meja Bundar (DMB) di Yogyakarta itu dirancang khusus bagi para eksekutif media agar para pekerja profesional ini tidak hanya mengenal atau mengetahui bentuk kegiatan bernama KR. Lebih dari itu, agar di lingkungan ini tumbuh kesadaran bahwa KR penting mendapat perhatian dari berbagai pihak karena memang menyimpan ancaman yang sangat serius. Berkat kesadaran semacam itu, lalu tergerak untuk meliputnya secara luas dan dalam hingga untuk menguak realitas serta ancamannya ke depan.
Diskusi dengan pendekatan resiprokal menguakkan ancaman betapa seriusnya persoalan bangsa ini jika KR/KB tidak mendapat penanganan semestinya. Indonesia dengan penduduk yang terus meledak sekaligus mengusung potensi ketidakstabilan bangsa. Persoalannya, kualitas penduduk Indonesia masih sangat rendah.
Kalau dengan rata-rata pertumbuhan 1,5 persen itu saja sudah terasa mengancam kestabilan bangsa, ke depan kondisinya bisa bertambah parah. Pasalnya, BKKBN pusat, menyusul pelaksanaan paket otonomi daerah, telah kehilangan kendali bahkan koordinasi pelaksanaan KB/ KR hingga kabupaten/kota. Sekarang ini kalau kami mau berkoordinasi, jangkauannya hanya sampai di provinsi. Tak bisa lagi tembus hingga kabupaten atau kota.
INDIKASI semakin mengendornya perhatian terhadap masalah pengendalian penduduk ini bisa dilacak dari banyak aspek. Salah satu di antaranya adalah dari APBD kabupaten/kota nyaris tanpa alokasi untuk KR/KB. Indikasi lainnya, dari sekitar 420 kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari separuhnya dimerger atau gabung dengan badan atau dinas lainnya. Rata-rata lembaga BKKBN di daerah kini terabaikan.
Menyusul pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten/kota sendiri langsung mengelola program KB/KR. Atau dengan kata lain, pengendalian jumlah penduduk menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Baca juga artikel terkait yang bisa mendalami tentang topik sosial lainnya di platform kami:
- Kader Lingkungan di Kawasan Karst Gombong Selatan
- Jawa Barat Pemasok Korban “Trafficking” Terbesar
- Kepastian Hukum dan Degradasi Budaya Maaf
Melonjaknya jumlah penduduk secara tidak terkendali dipastikan menjadi beban yang tidak ringan hingga mengancam kestabilan bangsa. Mengelola penduduk dengan sumber daya manusia (SDM) rendah jelas akan menguras sumber daya lainnya. Sementara tingkat kesejahteraan rakyat tetap saja rendah karena pendapatan per kapita harus dibagi dengan penduduk yang berjumlah banyak itu.
Peran Media dalam Masalah Kependudukan
